BPSILHK Palembang. __ BPSILHK Palembang beserta UPT KLHK lingkup Provinsi Sumatera Selatan dan petugas gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), dan APP Sinar Mas mengikuti apel siaga dalam rangka mengantisipasi karhutla Provinsi Sumatera Selatan di halaman Griya Agung (Rabu, 17/05/2023). Dalam apel ini, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, memeriksa peralatan pemadaman karhutla dan kesiapan personil dalam memadamkan karhutla.
Setelah apel, semua UPT KLHK lingkup Provinsi Sumsel mengadakan rapat koordinasi antisipasi karhutla yang juga turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Sigit Reliantoro dan Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Thomas Tandi Bua bertempat di Ruang Rapat Tembesu, Kantor BPSILHK Palembang.
Dalam kesempatan ini Dir. PKHL melaporkan bahwa selama rentang Januari-April 2023, luasan yang terbakar di Provinsi Sumatera Selatan kurang lebih 900 hektar, dimana 700-an hektar terjadi di Kabupaten OKI diantaranya 400 hektar merupakan lahan gambut. Perhitungan luasan ini menggunakan citra satelit. Selain Provinsi Sumatera Selatan, 5 (lima) provinsi lainnya juga dinyatakan siaga karhutla yaitu Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Tengah.
Selain itu, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Thomas Tandi Bua, juga menjelaskan mengenai strategi penanganan karhutla yang terdiri dari 3 pilar yaitu pencegahan, penanganan dan pasca penanganan. Thomas juga menekankan pentingnya sinkronisasi antar pemerintah provinsi dan kabupaten, penguatan sarana prasarana, deteksi dini, pengolahan landscape dan pengelolaan lahan gambut serta metode dalam perhitungan luas dalam hal verifikasi, validasi, dan sosialisasi dimana hal ini menjadi laporan Menteri ke Presiden.
Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Sigit Reliantoro, menyatakan bahwa Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah berkomitmen untuk menjaga komitmen global Indonesia terkait pengendalian emisi melalui Indonesia’s FOLU Net Sink salah satunya dengan pengendalian karhutla.
Untuk itu, kesiapsiagaan dan quick response dalam pencegahan dan mengendalikan karhutla menjadi prioritas utama dalam strategi melawan karhutla. Sigit juga mengharapkan KLHK bisa menjadi pemimpin dari sektor-sektor utama lainnya dalam penanganan karhutla dengan pemanfaatan secara intensif data dan informasi terkait karhutla (leading without authority). Oleh karenanya diperlukan koordinasi yang kuat antar UPT KLHK dan para Pihak terkait sehingga karhutla dapat ditangani secara optimal. (fagustina)
