STRATEGI UNTUK MENCAPAI TARGET UJI TERAP

Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Optimalisasi Pencapaian Target Pelaksanaan Kegiatan Prioritas Bidang merupakan upaya yang tepat dilakukan Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPSILHK) Palembang untuk mendapat dukungan dari instansi terkait. FGD ini merupakan media diskusi konstruktif dan efektif dengan Dinas Lingkungan Hidup di lingkup Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2024 mengambil tempat di the Zuri Hotel Palembang. Hadir dalam acara ini Herdy Apriansyah, S.STP., MM,  Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/kota se Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan serta UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan lingkup Provinsi Sumatera Selatan

Kepala BPSILHKPalembang, Bayu Subekti, S.IP., M.Hum membuka acara ini secara resmi.Dalam sambutan  beliau mengharapkan bahwa FGD ini dapat menjadi pintu dalam mendapatkan dukungan data terkait entitas pelaku usaha di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Di sesi pemaparan, Kepala BPSILHK Palembang, mengatakan bahwa Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK) dengan 13 UPT BPSILHK yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia merupakan salah satu inovasi kelembagaan di KLHK. Selain itu disampaikan juga mengenai bisnis proses BSILHK. Bisnis proses ini meliputi Siklus 1 yang menyangkut penyusunan dan penetapan standar dan siklus 2 menyangkut pemantauan, penilaian fasilitasi entitas pelaku usaha.

Sesi paparan dilanjutkan dengan pemaparan dari Kepala Seksi Pengujian dan Verifikasi Kesuaian BPSILHK Palembang, Ismed Syahbani yang menyampaikan mengenai rencana pelaksanaan pemantauan dan penilaian penerapan standar instrumen LHK tahun 2024. BSILHK menargetkan untuk menyusun 100 standar yang akan ditetapkan oleh Menteri LHK. Di tahun ini, BPSILHK Palembang mendapat amanat untuk melakukan kegiatan pemantauan dan uji terap sebanyak 17 (tujuh belas) judul kegiatan prioritas bidang standar, 11 di antaranya dilaksanakan di wilayah kerja Provinsi Sumatera Selatan, yang mana sebanyak 6 (enam) judul telah dilaksanakan pada semester I dan 5 (lima) judul kegiatan prioritas bidang standar akan dilaksanakan pada semester II.

Kabid Tata Lingkungan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas,DLHKP Provinsi Sumatera Selatan, Farid Wajdy, dalam paparannya menyampaikan tentang dasar perizinan berusaha, kendala-kendala dan permasalahan yang dihadapi dilapangan, termasuk juga kemudahan memperoleh perizinan secara online.

Di akhir acara, Ketua Tim Perumus, Maliyana Ulfa, membacakan hasil rumusan, sebagai berikut :

  1. Sinergitas kinerja BPSILHK Palembang dengan mitra kerja lingkup Dinas Lingkungan Hidup, baik di tingkat provinsi, kota, maupun kabupaten diwujudkan dengan melakukan langkah strategispenjaringan data dan informasi terkait entitas pelaku usaha dan/atau kegiatan serta status pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungannya di Provinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan target capaian penetapan standar di tahun 2024. Selain itu, sinergitas dapat menghindarkan tumpang tindih peran antara BPSILK dengan Dinas Lingkungan Hidup, baik di tingkat provinsi, kota, maupun kabupaten.
  2. BPSILHK Palembang memerlukan dukungan informasi keberadaan entitas dan data dokumen lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/Kota/Kabupaten, yang merupakan bagian dari pelaksanaan metode secara langsung dan tidak langsung dari kegiatan pemantauan dan uji terap terhadap penerapan standar;
  3. Bentuk dukungan yang dimaksud untuk kegiatan pemantauan dan uji terap secara tidak langsung berupa pengumpulan data dan informasi dalam rangka pemantauan dan uji terap,  untuk pengisian matrik data pantau meliputi nama entitas, jenis standar, sektor, NIB, kelas resiko, alamat pelaku usaha, nomor kontak, alamat email, koordinat (latitude dan longitude), deskripsi perusahaan, foto pelaku usaha, dan foto dokumen.
  4. Dalam rangka kegiatan pemantauan dan uji terap yang dilaksanakan secara langsung kepada para entitas di lapangan, BPSILHK Palembang juga membutuhkan dukungan pendampingan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/Kota/Kabupaten.
  5. Dukungan data fisik yang diperlukan adalah softcopy NIB, dokumen UKL-UPL dan Andal terkait usaha dan/atau kegiatanbeserta laporan pelaksanaannya.
  6. Pelaksanaan uji terap standar dapat memediasi perbedaan dampak potensial hipotetik yang dibuat oleh pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan seperti yang dijumpai pada KA-Andal. Seperti pada perangkat uji terap melalui Penilaian Kesesuaian (PK) KA-Andal Pembangunan dan Operasional Pertambangan Batubara, bisa jadi beberapa elemen dalam PK pada standar KA-Andal perlu memunculkan dampak potensial hipotetik yang positif tidak hanya yang negatif dan perbaikan beberapa metode analisis yang lebih tepat.
  7. DLHP Provinsi, DLH Kota dan DLH Kabupaten akan memberikan masukan terkait formulir dokumen KA-Andal  yang dirasakan lebih efektif jika dibandingkan dengan dokumen yang telah digunakan.

FGD ini merupakan awal darisemangat bersama untuk meraih tujuan bersama menuju lingkungan yang bersih. (Sahwalita).

Rekan Penerap Standar,

Kepala BPSILHK Palembang, Bayu Subekti, membuka secara resmi FGD Optimalisasi Pencapaian Target Pelaksanaan Kegiatan Prioritas Bidang di hotel the Zuri, Kamis (4/07/2024).Turut hadir dalam acara ini, Herdy Apriansyah,  Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/kota se Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan serta UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan lingkup Provinsi Sumatera Selatan. FGD ini dihararapkan menjadi pintu untuk mendapatkan dukungan data terkait entitas pelaku usaha di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Dari hasil FGD dapat disimpulkan bahwa perlu adanyasinergitas untuk menghindari tumpang tindih peran antara BPSILK dengan Dinas Lingkungan Hidup, baik di tingkat provinsi, kota, maupun kabupaten. Selain itu, dalam melaksanakan kegiatan pemantauan dan uji terap, BPSILHK membutuhkan dukungan baik langsung dan tidak langsungdari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/Kota/Kabupaten.

Share Article:

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PIMPINAN

KEPALA BALAI MENYAPA

Rumah baru di organisasi KLHK ini akan menjadi tempat dibangun dan dikembangkannya sinergi kolaborasi berbagai organisasisehingga dapat mewujudkan tata kelola LHK yang lebih kuat guna menjamin keberlanjutan sumber daya alam, ekonomi dan keberlanjutan sosial.

Recent Posts

  • All Post
  • Fokus Kita
  • Majalah
  • Peraturan Pemerintah
  • Seputar LHK
  • Standarnesia
  • Uncategorized
  • Undang-undang

Majalah Intens

Majalah Intens menyajikan beragam informasi mengenai implementasi standar lingkungan hidup dan kehutanan, mulai dari perumusan, pengembangan serta penerapan standar dan penilaian kesesuaian standar instrumen.

Jam Operasional

Maps

Edit Template

About Me

 

Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Palembang

© 2024 Created with BPSILHK PALEMBANG