Inspektur Jenderal KLHK, Laksmi Wijayanti, didampingi oleh Sekretaris Itjen KLHK, Inspektorat 3, dan Inspektorat 4, beserta rombongan hadir dalam pembinaan pegawai UPT KLHK Provinsi Sumsel yang dilaksanakan di Ruang Rapat Tembesu, BPSILHK Palembang (Kamis. 7/03/2024).
Kegiatan pembinaan ini bersamaan dengan kegiatan Penanaman Serentak KLHK yang juga dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Bakti Rimbawan tahun 2024. Bertindak selaku moderator adalah Korwil UPT KLHK Sumsel yang juga Kepala BPSILHK Palembang.
Dalam pembinaan yang dihadiri oleh seluruh unsur pimpinan UPT KLHK Sumsel dan perwakilan Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumsel, Laksmi Wijayanti menerangkan bahwa Itjen merupakan unsur pengawas pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan KLHK. Dalam menjalankan tugas ini, Itjen memastikan bahwa integritas moral organisasi dan individu sesuai dengan nilai-nilai etika organisasi, diantaranya harus sesuai dengan prinsip 3 E, yaitu Efisiensi, Efektif dan Ekonomis (unsur keekonomian).
Laksmi juga menyampaikan bahwa skor tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah secara umum menurun, tidak terkecuali terhadap KLHK yang menurun sebanyak 2 poin. Salah satu penyebabnya karena tahun 2024 merupakan tahun politik dan tahun transisi yang drastis perubahannya.
Selain itu, salah satu yang menjadi perhatian publik di organisasi pemerintah adalah bagaimana reformasi birokrasi dijalankan, apakah keuangan negara digunakan sesuai dengan target output dan penggunaan anggaran yang “clean”. Hal ini menjadi sorotan karena indeks tingkat korupsi Indonesia masih sangat tinggi.
Agar reformasi birokrasi bisa dijalankan dengan baik, salah satu hal yang harus organisasi lakukan adalah memastikan bahwa mereka memiliki SDM yang professional dan pelayanan publik yang berbasis digital. Digitalisasi menjadi kunci penting untuk melakukan reformasi tata kelola pemerintahan secara menyeluruh dan mendorong peningkatan kualitas layanan publik. Irjen berharap dalam bekerja, harus ada mitigasi risiko dan mengidentifikasi owner risiko dan berbagi benefit dengan para Pihak dalam upaya mencari solusi dalam pengawasan masalah di tingkat tapak.
