Sinergitas Sumatera Selatan menuju Indonesia’s Folu Net Sink 2030

BPSILHK Palembang.__Pemerintah Provinsi Sumatera menyelenggarakan Rapat Koordinasi Road Map FOLU Net Sink 2020: Sinergitas Sumatera Selatan Menuju FOLU Net Sink 2030 yang difasilitasi oleh ICRAF Indonesia melalui proyek Sustainable Landscapes for Climate-Resilient Livelihoods in Indonesia (Land4Lives) di Hotel Beston, Palembang (8/03/2023).  

Acara tersebut dihadiri oleh stakeholders yang memiliki peran aktif dalam program Indonesia FOLU Net Sink 2030 sub nasional Sumatera Selatan, yaitu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang diwakili oleh Biro Perencanaan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) dan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang diwakili oleh, BAPEDA Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan beserta UPTD KPH Wilayah I – XIV, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Hadir pula perwakilan dari UPT KLHK lingkup Provinsi Sumatera Selatan diantaranya Balai Penerapan Standar Instrumen LHK, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sumatera, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah II Palembang, Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah V Palembang, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Musi, Balai Perbenihan Tanaman Hutan Wilayah I Palembang, Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Karhutla Wilayah Sumatera, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan, SPTN BTN Kerinci Seblat dan Balai TN Berbak Sembilang.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Ir. S.A. Supriono, saat membuka acara secara resmi menyampaian bahwa upaya pengelolaan lingkungan hidup akan menjadi peran yang sangat vital, mengingat kondisi lingkungan saat ini yang sangat rusak sebagai akibat dari berbagai kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan manusia, baik dari sektor energi, perkebunan dan maupun kehutanan. Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu dari 12 provinsi yang dimandatkan melaksanakan kegiatan FOLU Net Sink hingga 2030, saat ini telah menyusun Renja FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Sumatera Selatan. Upaya penurunan GRK dalam rangka FOLU Net Sink 2030 menjadi tantangan yang tidak terelakkan dan membutuhkan komitmen bersama.

Acara dilanjutkan dengan paparan kunci yang disampaikan oleh pemapar dari BAPEDA Provinsi Sumatera Selatan, Biro Perencanaan KLHK, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Dinas Kehutanan Sumatera Selatan dan ICRAF Indonesia.

Paparan dari BAPEDA Provinsi Sumatera Selatan disampaikan oleh Kabid Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan, Hari Wibawa, SP., MM. Dalam paparannya, disebutkan bahwa berdasarkan indikator makro pembangunan Sumsel, pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan mengalami kenaikan yang cukup baik pada tahun 2022 sebesar 5,23 %, paling tinggi di Pulau Sumatera, tetapi masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang berada pada nilai 5,31 %. Dalam arahan Rencanan Pembangunan Daerah (RPD) Sumatera Selatan tahun 2024-2026, permasalahan pokok lingkungan adalah meningkatnya potensi degradasi kualitas lingkungan hidup dan kebencanaan daerah, khususnya terkait dengan belum optimalnya penurunan emisi gas rumah kaca akibat kebakaran hutan dan lahan serta praktek lainnya. Indonesia’s FOLU Netsink 2030 menjadi bagian dari isu strategis Provinsi Sumatera Selatan yang akan dimasukan ke dalam RPJP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2030.

Paparan dari Biro Perencanaan KLHK yang diwakili oleh Kabag Pengelolaan Kinerja, Anny Meilani, S.Hut., M.Sc., menyampaikan beberapa hal terkait dengan Kebijakan KLHK dalam Komitmen Target NDC dan Renja Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. Tema pembangunan LHK pada tahun 2023 adalah produktivitas tapak hutan dan lingkungan hidup untuk transformasi ekonomi Indonesia. Salah satu sasaran makro yang ingin dicapai adalah penurunan beban lingkungan dan penurunan kebakaran hutan dan lahan, laju deforestasi dan perbaikan parameter lingkungan. Sasaran ini merupakan bagian penting dalam komitmen target NDC dalam penurunan emisi GRK dari sektor FOLU yang mencapai 43,20 % dari total BaU berdasarkan conditional mitigation scenario.

Kepala Pokja Restorasi BRGM, Agus Yasin, S.Hut., M.Sc. memaparkan terkait Rencana Kerja Bidang Pengelolaan Ekosistem Gambut dalam rangkaian Indonesia’s  FOLU Net Sink 2030 di Provinsi Sumatera Selatan. Lahan gambut di Sumatera Selatan memiliki porsi dan peran yang cukup dominan dalam pencapaian pengurangan emisi GRK. Berdasarkan peta arahan aksi mitigasi Indonesia’s  FOLU Net Sink 2030 Provinsi Sumatera Selatan, kegiatan rencana operasional dengan locus lahan gambut diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Tata Air Gambut (RO 9), Pelaksanaan Restorasi Gambut (RO-10) dan Pengelolaan Mangrove (RO-12). Isu strategi dalam pengelolaan ekosistem gambut lebih diarahkan pada penataan tata kelola air gambut, kegiatan pemanfaatan lahan gambut dan kerangka kelembagaan pengelolaan ekosistem gambut. Sebagai bagian dari 7 provinsi prioritas restorasi gambut, BRGM melaksanakan kegiatan restorasi gambut di Sumatera Selatan seluas 177.307 ha sejak tahun 2021 – 2024. Teknis pelaksanaannya dilaksanakan melalui pendekatan 3 R, yaitu: rewetting, revegetasi dan revitalisasi ekonomi masyarakan di lokasi. Pada tahun 2023 ini, rencana kerja BRGM di Sumatera Selatan meliputi: pembangunan dan pemeliharaan demplot, masing-masing seluas 50 ha dan 25 ha, pembuatan sekat kanal sebanyak 52 unit yang berada di 5 KHG serta pemeliharaan  dan perbaikan infrastruktur restorasi gambut yang meliputi sumur bor, sekat kanan dan timbun kanal. Dalam rangka mengantisipasi musim kemarau yang diprediksi akan lebih kering dibanding tahun sebelumnya, BRGM juga akan melaksanakan kegiatan Teknologi Modifikasi Cuaca di Sumatera Selatan dan 4 provinsi lainnya di Indonesia. Upaya revitalisasi ekonomi masyarakat akan dilaksanakan di 7 lokasi melalui kegiatan usaha ekonomi produktif, seperti kegiatan usaha pertanian, peternakan dan perikanan serta pembangunan fasilitas tempat pemandian gajah bersama masyarakat di Muara Padang.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera, Pandji Tjahjanto, S.Hut., M.Si., menyampaikan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi dalam Mendukung Folu Net Sink 2030. Dinas Kehutanan telah melakukan tagging terhadap program kegiatan dalam mendukung Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 yang meliputi Aksi Pengurangan Emisi; Aksi Mempertahankan Serapan, Aksi Meningkatkan Serapan dan Aksi Pengembangan Kelembagaan. Berdasarkan rumusan program/kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kehutanan 2024 – 2026, Dinas Kehutanan telah menentukan tiga Kegiatan Prioritas yaitu: 1. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (A1. Aksi pengurangan emisi dan A2. Aksi mempertahankan serapan); (2). Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (A4. Aksi Pengembangan Kelembagaan); (3). Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (A3. Aksi meningkatkan serapan).

Sebagai fasilitator dalam kegiatan ini, ICRAF Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Senior Expert Landscape Governance and Investment ICRAF, Beria Leimona PhD., menyampaikan beberapa hal terkait dengan Opsi Pendanaan Inovatif Mitigasi Perubahan Iklim di Indonesia. Program Indonesia’s  FOLU Net Sink 2030, khususnya di Sumatera Selatan tentunya akan membutuhkan pendanaan yang tidak sedikit, mengingat target capaian dan kegiatan yang akan dilakukan juga cukup besar. Sumber pendanaan tersebut tidak hanya cukup mengandalkan sumber APBN atau APBD semata, tetapi harus bisa memanfaatkan sumber-sumber lainnya, seperti pendanaan dan pembiayaan konservasi. Potensi sumber pendanaan dari sektor ini cukup besar dan potensial, mulai dari dana karbon, obligasi hijau, transfer fiskal berbasis ekologi, pembayaran jasa lingkungan hidup, hibah, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, pinjaman lunak, investasi ekuitas, retribusi komoditas hijau dan pemanfaatan harga premium. Sumber pendanaan tersebut tentunya akan bisa diakses dan digunakan sebagai salah satu sumber pendanaan program  Indonesia’s  FOLU Net Sink 2030.

Dalam paparan tersebut juga disampaikan analisis terkait penetapan target dan lokasi arahan pelaksanaan aksi mitigasi yang akan dilaksanakan di Sumatera Selatan.  Berdasarkan identifikasi terhadap program, kegiatan dan anggaran yang dimiliki oleh 11 unit pengelola kawasan hutan, terdapat gap yang cukup signifikan terkait dengan kondisi aktual dan target luas aksi mitigasi yang akan dilaksanakan. Kondisi ini tentunya akan membutuhkan penyesuaian, baik luas dan jenis kegiatan maupun ketersediaan anggaran yang akan dibutuhkan. Dalam rangka menentukan penyesuaian target dan kemampuan dari masing-masing unit pengelola kawasan hutan dalam melaksanakan aksi mitigasi pada setiap RO pada Renja FOLU yang telah ditetapkan, maka dilakukan diskusi terfokus yang difasilitasi langsung oleh ICRAF Indonesia. Hasil dari diskusi tersebut diperoleh beberapa penyesuaian target kegiatan yang akan lebih rasional untuk bisa dilaksanakan dan dicapai sesuai dengan kemampuan masing-masing. Termasuk berbagai sumber pendanaan potensial yabng bisa dimanfaatkan untuk mendukung capaian target sesuai dengan Renja FOLU tersebut. (Sahwalita, Nanang Herdiana).

Share Article:

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PIMPINAN

KEPALA BALAI MENYAPA

Rumah baru di organisasi KLHK ini akan menjadi tempat dibangun dan dikembangkannya sinergi kolaborasi berbagai organisasisehingga dapat mewujudkan tata kelola LHK yang lebih kuat guna menjamin keberlanjutan sumber daya alam, ekonomi dan keberlanjutan sosial.

Recent Posts

  • All Post
  • Fokus Kita
  • Majalah
  • Peraturan Pemerintah
  • Seputar LHK
  • Standarnesia
  • Uncategorized
  • Undang-undang

Majalah Intens

Majalah Intens menyajikan beragam informasi mengenai implementasi standar lingkungan hidup dan kehutanan, mulai dari perumusan, pengembangan serta penerapan standar dan penilaian kesesuaian standar instrumen.

Jam Operasional

Senin 07:30 - 16:00 WIB
Selasa 07:30 - 16:00 WIB
Rabu 07:30 - 16:00 WIB
Kamis 07:30 - 16:00 WIB
Jumat 07:30 - 16:30 WIB
Sabtu Tutup
Minggu Tutup

Maps

Edit Template

About Me

 

Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Palembang

© 2023 Created with BPSILHK PALEMBANG